UJIAN NASIONAL? … biasa tuh!

  1. 1. Ujian nasional sebagai bentuk penilaian standar

Ujian Nasional biasa disingkat UN adalah sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dan persamaan mutu tingkat pendidikan antar daerah yang dilakukan oleh Pusat Penilaian Pendidikan, Depdiknas di Indonesia berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 menyatakan bahwa dalam rangka pengendalian mutu pendidikan secara nasional dilakukan evaluasi sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggara pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Lebih lanjut dinyatakan bahwa evaluasi dilakukan oleh lembaga yang mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematik untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan dan proses pemantauan evaluasi tersebut harus dilakukan secara berkesinambungan.

Proses pemantauan evaluasi tersebut dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan pada akhirnya akan dapat membenahi mutu pendidikan. Pembenahan mutu pendidikan dimulai dengan penentuan standar.

Penentuan standar yang terus meningkat diharapkan akan mendorong peningkatan mutu pendidikan, yang dimaksud dengan penentuan standar pendidikan adalah penentuan nilai batas (cut off score). Seseorang dikatakan sudah lulus/kompeten bila telah melewati nilai batas tersebut berupa nilai batas antara peserta didik yang sudah menguasai kompetensi tertentu dengan peserta didik yang belum menguasai kompetensi tertentu. Bila itu terjadi pada ujian nasional atau sekolah maka nilai batas berfungsi untuk memisahkan antara peserta didik yang lulus dan tidak lulus disebut batas kelulusan, kegiatan penentuan batas kelulusan disebut standard setting.

Manfaat pengaturan standar ujian akhir:

  • Adanya batas kelulusan setiap mata pelajaran sesuai dengan tuntutan kompetensi minimum.
  • Adanya standar yang sama untuk setiap mata pelajaran sebagai standard minimum pencapaian kompetensi.

 

a.      Mata Pelajaran yang diujikan

Untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) ada 3 mata pelajaran yang diujikan yaitu:

  1. Bahasa Indonesia
  2. Matematika
  3. Ilmu Pengetahuan Alam

 

Untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) ada 4 mata pelajaran yang diujikan yaitu:

  1. Bahasa Indonesia
  2. Bahasa Inggris
  3. Matematika
  4. Ilmu Pengetahuan Alam

 

Untuk tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) ada 6 mata pelajaran yang diujikan, tergantung penjurusannya:

  • Penjurusan IPA
  1. Bahasa Indonesia
  2. Bahasa Inggris
  3. Matematika
  4. Fisika
  5. Biologi
  6. Kimia
  7. Bahasa Indonesia
  8. Bahasa Inggris
  9. Matematika
  10. Geografi
  11. Ekonomi
  12. Sosiologi
  13. Bahasa Indonesia
  14. Bahasa Inggris
  15. Matematika
  16. Sastra Indonesia
  17. Sejarah
  18. Bahasa Asing Pilihan (Bahasa Jepang , Bahasa Jerman , Bahasa Perancis , Bahasa Arab , Bahasa Mandarin)
  • Penjurusan IPS

 

  1. 2. Ujian nasional sebagai proyek nasional

Ujian Ahir Nasional (UAN) seperti kita ketahui telah berganti baju menjadi Ujian Nasional (UN). Penyelenggaraan ujian secara nasional pastilah memerlukan biaya yang sangat besar. Pada harian nasional terbitan Jakarta diberitakan biayanya menyentuh angka 250 Milyar. Kata ‘Ahir’ yang hilang dari singkatan UAN tidaklah benar-benar dimaksudkan untuk mengahiri hajatan nasional ini. 250 Milyar adalah sebuah proyek, proyek yang tidak kecil nilainya yang pastilah akan banyak orang yang terlibat pada proyek ini akan berusaha mati-matian untuk mempertahankan keberadaan proyek tersebut.

Banyak sudah kita dengar cerita-cerita miring tentang kegagalan Ujian ini dalam menentukan tingkat kelulusan. Banyak pihak yang terpaksa melakukan segala cara agar hasil ujian ini melawati batas minimum nilai yang saat ini dipatok ‘hanya’ 4.26. Ingat, skala yang digunakan bukanlah skala 5, namun skala 10.

Momentum ujian nasional seakan menjadi lahan bisnis yang menjanjikan bagi pengelola bimbingan belajar. Mereka berupaya untuk meraih peserta sebanyak-banyaknya dengan beragam cara. Anehnya lagi pihak sekolah juga merasa belum maksimal dalam persiapan ketika belum melibatkan pihak bimbel. Bahkan fenomena yang terjadi sebagian masyarakat lebih percaya kepada lembaga bimbel ketimbang sekolah.

Pemerintah bertanggung jawab atas pendanaan pendidikan dengan mengalokasikan anggaran pendidikan pada APBN maupun APBD. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional  Pasal 49 mengamanatkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Tetapi sayang, amanat ini dimentahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 13/PUU-VI I 2008,  anggaran pendidikan minimal 20% dari APBN maupun APBD, di dalamnya termasuk gaji pendidik.

Orang tua/wali peserta didik (khususnya bagi peseta didik tingkat SLTA ke bawah). bertanggung jawab  atas biaya  pribadi peserta didik yaitu biaya yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan pokok maupun relatif dari peserta didik itu sendiri, seperti: transport ke sekolah, uang jajan, seragam sekolah, buku-buku penunjang, kursus tambahan, dan sejenisnya. Selain itu,  orang tua/wali peserta didik juga memikul sebagian biaya satuan pendidikan  untuk menutupi  kekurangan  pendanaan  yang  disediakan  oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan.

Pihak lain yang  memiliki  perhatian  terhadap  pendidikan dapat  memberikan  sumbangan  pendidikan secara sukarela dan sama sekali tidak mengikat kepada satuan pendidikan, yang  harus dikelola secara tranparan dan akuntabel.

 

  1. 3. Ujian nasional dan mutu pendidikan

Pro kontra seputar UN tidak seharusnya terjadi kalau semua pihak saling memahami dan menempatkan UN secara proporsional. Pihak pemerintah melalui Depdiknas harus merancang sistem ujian atau penilaian yang sistematis, bertahap dan berkelanjutan. Sistem penilaian harus dapat difungsikan untuk mendeteksi potensi dan kompetensi siswa sekaligus bisa memetakan kompetensi guru dalam keberhasilan pembelajaran di kelas. Hasil UN juga harus ditindaklanjuti dengan berbagai program yang dapat meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif.

Sistem penilaian (UN) harus mampu: memberi informasi yang akurat; mendorong siswa untuk belajar; memotivasi guru dalam pembelajaran; meningkatkan kinerja lembaga; dan meningkatkan kualitas pendidikan. Dengan sistem penilaian yang demikian diharapkan secara berangsur-angsur mutu pendidikan di tanah air akan meningkat. Di lain pihak, para praktisi pendidikan di lapangan, terutama guru dan Kepala Sekolah harus meningkatkan kompetensi dan kinerjanya, sehingga kualitas pembelajaran di kelas akan meningkat dan pada gilirannya akan meningkatkan mutu pendidikan. Dengan demikian berapapun standar kelulusan yang akan ditetapkan pemerintah akan selalu siap, tanpa ada rasa takut dan kaget. Di sisi lain pula para siswa dan orang tua juga akan tumbuh kesadaran bahwa untuk mencapai hasil yang memuaskan harus ditempuh dengan kerja keras, sehingga anggapan dalam ujian pasti lulus 100% hilang dari pikiran mereka. Kalau semua pihak sudah pada pemikiran, kesadaran, dan tindakan yang sama, maka mutu pendidikan di Indonesia perlahan-lahan namun pasti akan meningkat. Upaya peningkatan mutu pendidikan tidak bisa ditempuh dengan cara parsial tetapi harus holistik dengan melibatkan semua pihak yang terkait dalam dunia pendidikan.

Ujian Nasional yang pertama kali diperkenalkan tahun ajaran 2002/2003 dengan istilah Ujian Akhir Nasional (UAN) seharusnya Depdiknas menetapkan standar kelulusan yang berbeda dan meningkat dari tahun ke tahun untuk lima tahun kedepan. Contohnya, untuk tahun ajaran 2002/2003 standar kelulusan 3,01; tahun ajaran 2003/2004 standar kelulusan 4,01; tahun ajaran 2004/2005 standar kelulusan 4,26; tahun ajaran 2005/2006 standar kelulusan 4,50 dan tahun ajaran 2006/2007 standar kelulusan 5,01.

Dengan penetapan standar kelulusan yang sistematis, bertahap dan berkelanjutan maka pihak-pihak yang terkait di lapangan (dinas pendidikan, sekolah, guru, siswa dan orang tua) dapat mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Kedua, adanya disparitas yang tinggi tentang mutu sekolah baik dalam satu daerah maupun antar daerah. Realitas di lapangan menunjukan mutu sekolah berbeda-beda, baik dari aspek siswa, guru, fasilitas, sumber dana, maupun manajemen. Dengan perbedaan ini tentu kurang bijaksana kalau diterapkan standar yang sama untuk persyaratan kelulusan. Seharusnya Depdiknas menetapkan standar kelulusan yang berbeda dengan memperhatikan kondisi riil daerah dan sekolah. Ketiga, hasil UN yang hanya menguji beberapa mata pelajaran dan hanya bersifat kognitif tidak serta merta dapat dijadikan indikator tentang mutu pendidikan.

Kalangan yang menolak UN berpandangan bahwa untuk mengukur standar mutu pendidikan harus dilihat struktur pendidikan secara menyeluruh termasuk non-akademis, proses dan input pendidikan. Meningkatkan standar mutu pendidikan tentu tidak sesederhana hanya dengan meningkatkan angka standar kelulusan. Secara substansial harus ditopang dengan pembenahan-pembenahan persoalan pendidikan secara mendasar dan komprehensif, seperti gedung sekolahan yang rusak berat, banyaknya siswa putus sekolah, kekurangan guru, kekurangan buku pelajaran, penyediaan komputer yang terbatas, dan laboratorium yang belum standar serta persoalan pendidikan lainmya. Keempat, hasil UN selama ini tidak ada tindak lanjutnya.

Para praktisi pendidikan, terutama guru selama ini kurang merasakan adanya manfaat nyata dari UN, terutama dalam hal peningkatan kualitas mengajar. Ujian Nasional lebih sekedar kegiatan rutin tahunan. Seharusnya pasca UN dilakukan pelatihan intensif terhadap guru bidang studi yang siswanya banyak yang gagal dalam UN. Kelima, UN (di SMA/SMK) kurang mempunyai relevansi dengan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya. Siswa SMA yang dinyatakan lulus dengan nilai UN yang tinggi tetap harus ikut seleksi untuk masuk ke Perguruan Tinggi. Sepertinya tidak ada koordinasi antara Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah dengan Pendidikan Tinggi. Pihak Perguruan Tinggi sepertinya “tidak percaya” dengan hasil UN yang diselenggarakan manajemen pendidikan dasar dan menengah.

Karena unas (ujian nasional) merupkan tolok ukur kelulusan, banyak siswa yang wawas tidak lulus. Berbeda lagi bagi pihak sekolah, momen itu merupkan ajang penentuan prestise dan trust (kepercayaan) masyarakat terhadap kualitas sekolah. Kepanikan tersebut bertambah lantaran passing grade (standar kelulusan) yang ditentukan pemerintah naik dari rata-rata 4,26 menjadi 5,0.Melihat angka kelulusan tahun lalu saja 91,43 persen dengan passing grade 4,26, apalagi tahun ini passing grade tambah naik dan soal semakin susah, tidak heran bila siswa dan guru menjadi kian panik. Siswa takut tidak lulus sehingga harus nge-her (mengulang), sedangkan guru takut jika sekolahnya tercoreng karena muridnya banyak yang tidak lulus. Kepanikan itu memicu kekisruhan di sejumlah sekolah. Di Jember, siswa satu kelas mengamuk. Pengawas dikejar-kejar, dipukuli, dan jendela sekolah dipecahkan.

Taxonomy Bloom lebih jauh, sebenarnya unas yang merupakan evaluasi akhir sekolah dalam menentukan lulus atau tidaknya seorang siswa belum integral dan belum sesuai dengan KBK (kurikulum berbasis kompetensi). Unas hanya mengarah kepada ranah kognisi saja, sedangkan afeksi dan psikomotor belum tercakup.Menurut Benjamin S. Bloom dalam buku Taxonomy of Educational Objectives, setiap dalam evaluasi hasil belajar harus senantiasa mengacu kepada tiga jenis domain yang melekat pada peserta didik. Yaitu, ranah proses berpikir (cognitive domain), ranah nilai atau sikap (affective domain), dan keterampilan (psychomotor domain)Itulah kesalahan dalam pendidikan di Indonesia, yang menyebabkan makin terpuruknya pendidikan Indonesia di mata dunia. Peserta didik hanya dijejali berbagai macam mata pelajaran tanpa memperhatikan ranah afeksi dan psikomotor. Hasilnya, siswa hanya sibuk memperkaya sisi kognisinya, tanpa mengimbangi dengan pengayaan kecerdasan afeksi (attitude). Terbukti, ketika ujian berlangsung, banyak siswa yang sudah menampakkan ketidakberakhlaknya kepada guru, seperti mengeroyok, memukul, dan memaki.

Pendidikan seperti itu hanya akan menghasilkan cendikia yang gersang akan akhlak dan sikap luhur (attitude). Insan cendikia seperti itu hanya akan menjadi bumerang atau belenggu bagi pembangunan bangsa. Sebab, semangat yang dibangun ialah semangat eksploitatif yang jauh dari nilai-nilai humanitas yang diembrioi oleh dominasi ranah kognisi saja. Di sisi lain, akibat tidak tersentuhnya ranah psikomotor, banyak pengagguran karena tidak teraplikasinya ilmu-ilmu yang dipelajari di bangku sekolah. Ilmu tersebut hanya diendapkan menjadi teori di otak tanpa aplikasi di lapangan.Tidak bisa dipungkiri, terjadinya kekisruhan ketika unas karena ada ketidakseimbangan antara ranah kognisi, afeksi, dan psikomotor para siswa. Dengan demikian, siswa sangat mudah tersulut emosi dan bertindak konfrontatif atau cenderung kasar. Sebab, sejak di bangku sekolah ranah afeksi jarang disentuh.

  1. 4. Ujian nasional dan permasalahan yang ditimbulkannya

Kontroversi kebijakan Mendiknas tentang UN pada tahun-tahun lalu dan tahun ini nampaknya masih akan terus berlanjut. Hal yang masih diperdebatkan, yang menimbulkan pro dan kontra, ternyata masih di seputar “Apakah UN menjadi satu-satunya penentu kelulusan siswa?”. Bagi yang pro dengan UN, terutama di jajaran Depdiknas atau Dinas Pendidikan, tentu jawaban tidak. UN bukan satu-satunya persyaratan kelulusan siswa. Ada beberapa persyaratan kelulusan siswa. Sedangkan bagi yang kontra, tetap menganggap UN dijadikan satu-satunya penentu (determinan), prasyarat utama kelulusan siswa. Sehingga hak guru diabaikan, HAM (hak asasi murid) dilupakan, karena UN bisa memveto kelulusan siswa.

Untuk memperjelas – dan mungkin memperpanjang – pro dan kontra tentang UN, ada baiknya kita mempelajari beberapa peraturan perundangan terkait dengan UN tersebut. Dalam PP No. 19 Tahun 2005 pasal 72 ayat (1) disebutkan (1) Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan pada pendidikan dasar dan menengah setelah :

  1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
  2. Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olah raga, dan kesehatan;
  3. Lulus ujian sekolah/madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;
  4. Lulus Ujian Nasional.

Syarat terakhir, lulus UN. Nah! Ini yang masih mengundang kontroversi itu. Bukan standar kelulusannya, nilai rata-rata tiga mata pelajaran UN 5,00 dan minimal nilai 4,25 (kriteria 1) atau ada satu mata pelajaran UN dengan nilai minimal 4,00 dan nilai dua mata pelajaran UN lain minimal 6,00 (kriteria 2). Persyaratan “Lulus UN” itulah yang mengundang masalah.

Bagaimana sekolah (satuan pendidikan) bisa menetapkan kelulusan siswanya, jika syarat 1, 2, dan 3 sudah terpenuhi, artinya siswa sudah mengikuti seluruh program, memiliki nilai baik pada kelompok mata pelajaran non-IPTEK, atau minimal nilai 6,00 pada mata pelajaran ujian sekolah, namun siswa yang bersangkutan tidak lulus UN. Apakah siswa ini bisa diluluskan oleh sekolah? Dalam PP 19/2005 pasal 72 ayat (2) disebutkan bahwa,  “Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan kriteria yang dikembangkan oleh BSNP dan ditetapkan dengan Peraturan Menteri”.

Permasalahannya adalah, dalam kriteria BSNP atau Mendiknas itu apakah UN dijadikan sebagai kriteria  utama kelulusan siswa atau tidak? Apakah UN hanya salah satu pertimbangan dari kelulusan siswa, sehingga sekolah bisa meluluskan siswanya walaupun dia tidak lulus UN? Atau, apakah sekolah bisa tidak meluluskan siswanya, walaupun  lulus UN?

 

 

 

5. Kelemahan ujian nasional

Sebenarnya tidak ada yang aneh dengan ujian, terutama bagi pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan tertentu. Hanya saja ujian nasional sering menyedot perhatian banyak orang karena dampaknya yang cukup besar bagi perjalanan siswa selanjutnya dan sekolah sebagai lembaga pendidikan khususnya. Bisa dibayangkan betapa kecewanya seorang siswa dan betapa sedihnya orang tuanya ketika tidak lulus ujian nasonal. Di samping itu pihak-pihak yang kontra UN berargumentasi bahwa tidak bijak kalau UN menjadi penentu kelulusan siswa, karena sesungguhnya yang berwenang melakukan evaluasi adalah guru bukan pemerintah. Lagi-lagi, masing-masing pihak memiliki argumentasi sendiri.
Dalam tulisan ini, akan saya coba dipotret sisi kelemahan ujian nasional sepanjang yang saya amati dalam beberapa tahun terakhir. Satu,menimbulkan peluang kecurangan. Seperti yang sering kita dengar bahwa dalam prakteknya sering terjadi kecurangan yang dilakukan oleh siswa maupun guru/sekolah. Kejadian ini terutama didasari motif bahwa sekolah tidak mau kalau siswanya tidak lulus karena ini akan menyangkut nama baik sekolah.
Dua, belajar berorientasi nilai/kelulusan. Inilah yang seringkali menjadi dilema bagi para guru karena orientasi belajar siswa menjadi kabur, sekedar mendapat nilai dan kelulusan. Ujung-ujungnya pembelajaran menjadi kering, jauh dari internalisasi nilai-moral dan kurang memberdayakan potensi siswa secara komprehensif. Proses pembelajaran yang mestinya mengembangkan dan meningkatkan kognitif, afektif dan psikomotor siswa menjadi berubah dengan lebih menggenjot aspek kognitif semata, itu pun terbatas pada pelajaran yang di-UN-kan.
Tiga, munculnya bimbingan belajar dadakan. Momentum ujian nasional seakan menjadi lahan bisnis yang menjanjikan bagi pengelola bimbingan belajar. Mereka berupaya untuk meraih peserta sebanyak-banyaknya dengan beragam cara. Anehnya lagi pihak sekolah juga merasa belum maksimal dalam persiapan ketika belum melibatkan pihak bimbel. Bahkan fenomena yang terjadi sebagian masyarakat lebih percaya kepada lembaga bimbel.
Empat, ketidak-konsitenan aturan pendidikan. Di satu sisi UU Sisdiknas (Pasal 58 ayat 1) menegaskan bahwa yang berhak melakukan evaluasi pembelajaran adalah guru sebagai bagian dari tugas yang diemban mereka meliputi perencanaan-pelaksanaan dan evaluasi. Namun, kenapa dalam evaluasi akhir menjadi pemerintah. Tulisan ini bukanlah untuk menunjukkan setuju atau tidak setuju dengan adanya ujian nasional, akan tetapi semestinya pelbagai kelemahan tersebut perlu mendapat perhatian dari pihak-pihak yang berkepentingan..

 

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: